M Ali Akbar
Mamuju - Danrem 142/Tatag Brigjen TNI Deni Rejeki, S.E., M.Si menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan pemeliharaan Keamanan dalam Menghadapi Problematika Pemilu Serentak Tahun 2024 dalam Menjaga Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan bertempat di ruang Vicon Polda Sulbar lantai II, Jl. Aiptu Nurman, Kel. Kalubibing, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat. Kamis (25/01/2024).
Rapat Koordinasi di hadiri oleh Irjen Pol. Dr. Andry Wibowo, S.I.K., M.H., M.Si. (Staf Ahli Bid. Ideologi dan Konstitusi Menko Polhukam), Irjen Pol. Drs. R. Adang Ginanjar S., M.M. (Kapolda Sulbar), Brigjen TNI Deni Rejeki, S.E., M.Si. (Danrem 142/Tatag), Drs. Muhammad Naim, S.H. (Kejati Sulbar), Romi Setiawan, S.Sos., M.Si. (Kabinda Sulbar), M. Nur Wahyudin (Kabag Ops Binda Sulbar), Kolonel Kav Hermawan Weharima S.H.(Kasi Ops Kasrem 142/Tatag), Hamrana Hakim (Anggota KPU Sulbar), Para PJU Polda Sulbar.
Kegiatan ini di buka langsung oleh Kapolda Sulbar Irjen Pol. Drs. R. Adang Ginanjar S., M.M. Dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Staf Ideologi dan Konstitusi Irjen Pol Dr. Andri Wibowo, S.I.K., M.H., M.Si. Beserta tim di bumi Manakarra Sulawesi Barat.
Seperti yang kita ketahui bahwa pemilu merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan secara demokratis, Pemilu merupakan proses ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberikan mandat kepada para calon pemimpin untuk menjadi pemimpinnya
Selain itu, Polda Sulbar sudah melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024.
"Dengan diadakannya kegiatan ini, besar harapan saya agar hal ini bisa memberikan dampak positif dalam menigkatkan sinergitas antara Polri dan Stakeholder terkait serta bersama-sama menjaga keamanan dan mengawal pelaksanaan pemilu tahun 2024 agar aman, adil dan kondusif, " bebernya
Sambutan Staf Ahli Bid. Ideologi dan Konstitusi Menko Polhukam Irjen Pol. Dr. Andry Wibowo, S.I.K., M.H., M.Si. mengucapkan terimakasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas sambutannya
"Pemilu dan Pilkada merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan secara demokratis, Pemilu dan Pilkada pada hakikatnya merupakan proses ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberikan mandat kepada para calon pemimpin untuk menjadi pemimpinnya, " ucapnya
Pada tahun ini akan dilaksanakan Pemilu serentak dan Pilkada serentak yang penyelengaraannya dilaksanakan pada tahun yang bersamaan, merupakan pesta demokrasi terbesar pertama dalam sejarah demokrasi Indonesia.
"Provinsi Sulbar adalah salah satu Provinsi yang tingkat kerawanan Pemilu nya sangat rendah, tetapi hal tersebut menjadi landasan kepada seluruh stakeholder untuk tetap mempertahankan situasi tersebut, "tandasnya
Kejati Sulbar Drs. Muhammad Naim, S.H. menjelaskan Kesiapan kejaksaan Tinggi dalam sentral penegak hukum adalah melaksanakan pelatihan Bimtek kapasitas jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan dan pendidikan terpadu teknis pidana pemilu.
Ditempat yang sama Danrem 142/Tatag menyampaiakan bahwa rakor ini bersama TNI/ Polri, Pemda dan stakeholder lainnya bertujuan Penguatan pemeliharaan Keamanan dalam menghadapi Problematika Pemilu dalam menjaga stabilitas politik, Hukum dan Keamanan khususnya di wilayah Sulbar.
"Pembuatan posko pengaduan masyarakat di Makorem & Jajaran Korem 142/Tatag dlm rangka antisipasi keterlibatan anggota TNI dalam politik praktis pada pelaksanaan pemilu dan pilkada, " bebernya
Danrem juga menjelaskan buku saku Netralitas sebagai pedoman untuk seluruh anggota TNI dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada
"Jenderal Bintang Satu Itu juga menekankan, mengawasi dan mengecek secara terus menerus tentang 5 poin ketentuan Netralitas TNI kepada seluruh anggota serta pembuatan posko pengaduan sebagai sarana monitoring/update info keterpaduan data bangsit kerawanan di wilayah, ” ujar Danrem
Menguatkan sinergitas dengan stakeholder dan kelompok - kelompok masyarakat di wilayah untuk mengawal pesta demokrasi pemilu & pilkada 2024 yang luber dan jurdil
“Koordinasi, komunikasi, kalaborasi dengan stakeholder dan kelompok masayarakat di wilayah untuk meminimalisir kerawanan pada tahapan pemilu dan pilkada 2024 serta mewujudkan sinergitas TNI/Polri, Pemerintah Prov/Kab dan stakeholder lainnya dalam setiap langkah dan tindakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, ” tandasnya
