M Ali Akbar
Mamuju - Kasi Intel Korem 142/Tatag Kolonel Kav Ir. Amran Wahid, ST., M.M., IPM. Menjadi narasumber pada Round Table Discussion (RTD) yang dilaksanakan Dewan Ketahanan Nasional, Rabu (14/06/2023)
Pertemuan tersebut digelar secara daring melalui zoom yang disiarkan dari ruang rapat Desisnas Lantai 4 Kantor Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta. Rapat dipimpin Deputi Bidang Sistem Nasional Mayjen TNI Syachriyal E. Siregar S.E.
Disebutkan pertemuan itu membahas mengenai pengamanan lahan IKN dalam meminimalisir konflik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sebagai langkah percepatan untuk digunakan pada tahun 2024.
Kolonel Amran wahid menjelaskan dirinya di minta oleh Dewan Ketahanan Nasional menjadi nara sumber sekaligus membagikan pengalamannya saat menyelesaikan beberapa permasalahan yang bernilai nasional.
Diantaranya pernah menangani permasalahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang sempat mandek selama 31 tahun dan bisa terselesaikan hanya dalam waktu 3 bulan di tahun 2017.
Saat itu, dirinya menjadi Kasi Intel Korem 162/WB dan mendapat perintah dari Danrem 162/WB yang saat ini, Mayjen TNI Farid Makruf, MA menjabat Pangdam V/Brawijaya. Selanjutnya tebentuk Tim Terpadu Pembebasan Lahan KEK Mandalika Resor, atas perintah Pemerintah Pusat.
Selain itu, Kolonel Amran Wahid juga berpengalaman dalam menangani konflik lahan di PT SMS Dompu pada tahun 2018, permasalahan berlarut terkait lahan jaringan SUTET PLN rute dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara yang berlarut selama 9 tahun dan dapat terselesaikan dalam kurung waktu 1, 5 bulan pada september 2019.
Saat itu, dirinya mendapat perintah dari Danrem 143/HO Kendari Kolonel Inf Yustinus Nono dan Mayjen TNI Surawahadi yang saat itu menjabat Pangdam XIV/Hasanuddin.
Ia menambahkan, dirinya juga ikut mengawal masalah sosial pengukuran lahan pembangunan jalan Arteri Mamuju Sulawesi Barat, tahap kedua yang sekian lama terhambat pada tahun 2022 atas perintah Danrem 142/Tatag , Brigjen TNI Farouk Pakar, S.Pd., M.Han
"Diharapkan dari pengalaman-pengalaman tersebut dapat menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan semua stake holder yang terlibat di IKN, di mana masukan positif yang korelasi masalahnya ada secara signifikan di IKN, diharapakan dapat diterapkan dalam proses percepatan pembangunan IKN saat ini dan ke depan" tambahnya.
Pada kesempatan itu, Kolonel Amran Wahid juga menyampaikan bahwa permasalahan lahan merupakan hal yang sangat pelik dan kompleks dengan segala dinamika kemajemukan masalah yang ada, dan harus diselesaiakan secara baik, dengan mempertimbangkan semua aspek yang berhubungan dengan psikologi masyarakat pemilik lahan, dengan tetap mengedepankan kepentingan negara di atas segalanya.
Ia memaparkan, permasalahan lahan biasanya bersumber dari konflik antara kelompok warga dengan kelompok warga lainnya, warga dengan investor, warga dengan pemerintah, investor dengan kebijakan pemerintah, warga dengan kebijakan pemerintah, harga tanah, salah bayar, perlakuan tanah adat, pembayaran tidak sesuai luasan, luas tanah hasil ukur berbeda dengan alas hak sporadik/sertifikat, asal usul tanah, legalitas kepemilikan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan persoalan sebelummya.
"Ini yang harus diidentifikasi dan di-mapping masalahnya secara teliti terukur, dan sistematis sehingga semua dapat diterima oleh semua pihak" ujarnya.
Hal lain, yakni adanya penyamaan visi-misi harus disepakati bersama dari semua yang terlibat. Komunikasi dan interaksi semua pihak harus berjalan dengan baik, dan fokus terhadap solusi masalah yang diinginkan.
Di samping itu, Forkopimda dan semua unsur yang terkait harus aktif dalam mencari solusi-solusi masalah dalam satu tujuan bersama dan aktif sosialisasi terkait hal yang menjadi kendala di lapangan.
Disebutkan, dirinya di lapangan selalu menerapkan teori-teori konflik sosial digabungkan dengan ilmu-ilmu akademis strategis militer/intelijen melalui konsep penggalangan berbasis kepentingan rakyat untuk kemaslahatan bangsa dan negara.
"Harus ada yang Valid, identifikasi masalah, mapping masalah, keterlibatan semua warga yang terkait, analisa data, langkah penyeleasian di lapangan sesuaikan dengan dinamika lapangan sifatnya bisa statis dan bisa dinamis, psikologi warga, psikologi aparat keamanan dan pemerintah yang terlibat untuk mendapatkan solusi cepat dan tepat, dan semua pihak lainnya harus update dari tahap demi tahap yang dilakukan" urainya.
Kolonel Amran Wahid juga menyampaikan bahwa cara-cara di lapangan harus fleksibel sesuai dengan dinamika di lapangan, penetapan tindakan dan langkah - langkah kompromi, toleransi, adjudikasi, mediasi dan seterusnya harus ditempatkan pada kondisi yang tepat, sehingga solusi masalah terwujud sesuai yang diinginkan oleh semua pihak, pemerintah dan rakyat.
"Sistem pembayaran harus juga ditentukan sesuai dengan kondisi masalah yang dihadapi, harus memperhatikan kultur budaya setempat, tingkatkan kesadaran masyarakat untuk dukung pembangunan, wujudkan kesadaran masyarakat bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan adalah murni kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan politik, " jelasnya.
Selain itu, lanjut Kolonel Amran Wahid, diperlukan membentuk tim kerja yang solid sesuai kebutuhan atau yang menjadi tujuan akhir.
"Kunci semua ini dapat berhasil bila kedepankan ikhlas, bekerja keras dalam bingkai konsistensi, doa untuk mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Adil, jujur, dan bijak, tegas dan berani mengambil keputusan dan tidak masuk angin dan menerima suap, " pungkasnya.
J I S 
